SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini203
mod_vvisit_counterKemarin742
mod_vvisit_counterMinggu Ini3532
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin7877
mod_vvisit_counterBulan Ini20012
mod_vvisit_counterBulan Kemarin27667
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1624991

IP: 3.229.142.175
Hari Ini: 22 Jan, 2020

Situs Resmi Satpol PP Jatim

Penambangan tanah uruk berkedok kolam pemancingan sampai menjadi perhatian Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019, korps penegak perda tingkat satu itu ingin membuktikannya dengan meninjau lokasi di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan. Ada empat personel Satpol PP Prov.Jatim dari bidang penegakan perda yang meninjau lokasi, mereka datang didampingi sejumlah anggota Satpol PP Kab. Madiun untuk melihat kondisi pengerukan yang sudah kelewat batas. Padahal belum mengantongi izin sesuai regulasi. Hal tersebut diyakini tidak akan terjadi seandainya sudah mengikuti prosedur. Sebab Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan rekomendasi teknis terkait batas luasan dan kedalaman yang bisa dikeruk

Satpol PP Prov. Jatim Bersama BPBD Jatim, Pemkab Sidoarjo, BBWS Brantas, Marinir, dan Relawan Mahasiswa menggelar bersih-bersih sungai, pada hari Senin (20/1/2020). Sasarannya, Kali Buntung (utara pasar Waru), Kali Waru Pesantren, dan Kali Sinir. Di Kali Buntung, tertutup sampah dan enceng gondok cukup tebal sepanjang 50 meter. Untuk membersihkan sampah-sampah ini, tidak memungkinkan bagi petugas untuk menggunakan alat berat karena banyaknya kabel, pipa PDAM, dan pipa PGN di sungai dejar jembatan bawah layang Waru ini. Petugas hanya mengandalkan cara manual dengan menarik sampah dari atas kemudian diangkut truk. Tapi petugas saat ini juga kesulitan saat mengangkut sebuah batang pohon yang juga hanyut menumpuk jadi sampah di Kali Buntung ini. Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim mengatakan, kegiatan ini pelajaran untuk masyarakat kalau buang sampah sembarangan inilah akibatnya. Gerakan ini adalah awal karena setelah ini penataan normalisasi Kali Buntung akan dilakukan termasuk mengatur pemukiman yang berderet di sepadan sungai. Ini gerakan awal, setelah ini bersih baru dilakukan normalisasi. Sebab kalau Kali Buntung ini buntu bisa banjir hingga Bandara Juanda. Selanjutnya Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencarikan solusi normalisasi Kali Buntung ini.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembuatan tanggul bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Menurut Khofifah, pembangunan tanggul di hulu Kali Lamong membuat daya tampung airnya semakin besar, sehingga efeknya ke beberapa daerah terdampak, seperti di Mojokerto, Gresik, hingga Lamongan bisa dikurangi. Ketika intensitas hujan tinggi di Kali Lamong sekitar 2 jam saja, air akan meluap ke beberapa daerah lainnya. Karena itu, harus ada solusi strategis jangka panjang, salah satunya membuat tanggul di Kali Lamong. Daerah pertama yang ditinjau Khofifah adalah Desa Banyulegi, Dawarblandong, Mojokerto. Kemudian dilanjutkan peninjauan ke Desa Guranganyar, Cerme, Gresik. Menurut Khofifah, pembuatan tanggul di Kali Lamong akan lebih efektif dibandingkan dengan melakukan pengerukan. Terlebih, sedimentasi di area Kali Lamong relatif cepat. Jika hanya dilakukan pengerukan, dalam waktu sekitar 5 tahun lagi mungkin harus dilakukan pengerukan ulang. Khofifah menambahkan pihaknya juga telah mengkomunikasikan terkait pembuatan tanggul Kali Lamong kepada Menteri PUPR dan Pemkab Gresik. Bahkan, pada Perpres No. 80 Tahun 2019 pembangunan tanggul juga telah masuk dalam rencana prioritas, salah satunya tanggul Kali Lamong. Serta, pada lampiran Perpres telah disebutkan pembiayaan tanggul ini nantinya akan menggunakan APBN dengan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dini Bahaya Kebakaran Gedung pada OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, pada hari Rabu s/d Kamis, 15 s/d 16 Januari 2020. Bertempat di Hotel Tretes Raya Jalan Malabar No. 168-169, Kabupaten Pasuruan. Dihadiri oleh peserta sebanyak 110 orang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program pada 55 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber dari BPBD Prov. Jatim, Dinas Damkar Kota Batu, dan Dinas PU Cipta Karya. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, mempunyai maksud dan tujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman para pengguna gedung bertingkat pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Melalui kegiatan ini para pengguna gedung bertingkat pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu untuk antisipasi dan deteksi dini  dalam penanggulangan bahaya kebakaran guna mendorong rasa aman sehinga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan membentangkan poster saat aksi setop tambang galian C di Mojokerto di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (07/01/2020). Dalam aksinya mereka menyerukan agar Pemprov Jatim segera mencabut izin operasi tambang galian C di Desa Lebak Jabung karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Aksi demo tersebut berjalan dengan aman dan kondusif, Kasatpol PP Prov. Jatim Budi Santosa juga turun langsung ke lapangan untuk berdialog secara persuasive dan humanis kepada Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan.

test4