Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dini Bahaya Kebakaran Gedung pada OPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, pada hari Rabu s/d Kamis, 15 s/d 16 Januari 2020. Bertempat di Hotel Tretes Raya Jalan Malabar No. 168-169, Kabupaten Pasuruan. Dihadiri oleh peserta sebanyak 110 orang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program pada 55 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan narasumber dari BPBD Prov. Jatim, Dinas Damkar Kota Batu, dan Dinas PU Cipta Karya. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, mempunyai maksud dan tujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman para pengguna gedung bertingkat pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Melalui kegiatan ini para pengguna gedung bertingkat pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu untuk antisipasi dan deteksi dini  dalam penanggulangan bahaya kebakaran guna mendorong rasa aman sehinga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembuatan tanggul bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang. Menurut Khofifah, pembangunan tanggul di hulu Kali Lamong membuat daya tampung airnya semakin besar, sehingga efeknya ke beberapa daerah terdampak, seperti di Mojokerto, Gresik, hingga Lamongan bisa dikurangi. Ketika intensitas hujan tinggi di Kali Lamong sekitar 2 jam saja, air akan meluap ke beberapa daerah lainnya. Karena itu, harus ada solusi strategis jangka panjang, salah satunya membuat tanggul di Kali Lamong. Daerah pertama yang ditinjau Khofifah adalah Desa Banyulegi, Dawarblandong, Mojokerto. Kemudian dilanjutkan peninjauan ke Desa Guranganyar, Cerme, Gresik. Menurut Khofifah, pembuatan tanggul di Kali Lamong akan lebih efektif dibandingkan dengan melakukan pengerukan. Terlebih, sedimentasi di area Kali Lamong relatif cepat. Jika hanya dilakukan pengerukan, dalam waktu sekitar 5 tahun lagi mungkin harus dilakukan pengerukan ulang. Khofifah menambahkan pihaknya juga telah mengkomunikasikan terkait pembuatan tanggul Kali Lamong kepada Menteri PUPR dan Pemkab Gresik. Bahkan, pada Perpres No. 80 Tahun 2019 pembangunan tanggul juga telah masuk dalam rencana prioritas, salah satunya tanggul Kali Lamong. Serta, pada lampiran Perpres telah disebutkan pembiayaan tanggul ini nantinya akan menggunakan APBN dengan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.