SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini57
mod_vvisit_counterKemarin1285
mod_vvisit_counterMinggu Ini4366
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin6823
mod_vvisit_counterBulan Ini10413
mod_vvisit_counterBulan Kemarin26463
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1587725

IP: 34.225.194.144
Hari Ini: 11 Des, 2019

Situs Resmi Satpol PP Jatim

Sebanyak 20 PNS di lingkungan SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terjaring operasi Satpol PP setelah kedapatan ngopi di warung kopi (warkop) selama jam kerja. Namun, ke-20 PNS tersebut tidak diberikan sanksi karena saat ini masih dalam sosialisasi larangan PNS ngopi di warung sewaktu jam kerja."Kami ini menegakkan PP No 23 tahun 2010 tentang penegakan disiplin PNS terutama  dalam disiplin PNS di lingkungan Pemprov Jatim dan surat edaran Sekdaprov Jatim," ungkap Kasi Opsdal (Operasi dan Pengendalian) Satpol PP Pemprov Jatim, Setio Budi Wahono yang ditemui saat operasi penertiban PNS tersebut, Senin (20/2/2017).

 

 


Ia mengaku meski saat ini digelar operasi, namun tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang terjaring operasi. "Untuk saat ini tidak ada sanksi dari kami atau kami proses karena saat ini masih sosialisasi larangan tersebut," jelasnya.Untuk penindakan, Setio menegaskan pihaknya akan menggelar operasi gabungan dengan melibatkan unsur terkait."Kedepan akan digelar operasi gabungan dengan menggandeng BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jatim untuk melakukan penindakan dan memberikan sanksi," jelasnya. Sebelumnya, untuk meningkatkan kedisplinan PNS di lingkungan Pemprov Jatim, Sekdaprov Jatim Achmad Sukardi menerbitkan surat edaran No. 331.1/44/106.3/2017 tentang penekanan Kedisplinan di lingkugan Pemprov Jatim.

Operasi terhadap Penambangan Pasir Liar yang menggunakan mesin/mekanik tanpa ijin lagi-lagi harus dilakukan untuk lebih mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat. Operasi penertiban kali ini dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2016 berdasar Surat PerintahTugas dari Kasat Pol PP Prov. Jatim Nomor 094/1748/070.2/2016 untuk ditindak lanjuti oleh Bidang Gakda Satpol PP Prop Jatim bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dibantu oleh Aparat Kepolisian dari Polres Bojonegoro dan TNI dari Kodim 0813 dan Sub Denpom Bojonegoro. Sebelum dilaksanakan operasi penertiban, Kasat Pol PP Kabupaten Bojonegoro, Bpk Achmad Gunawan memberikan pengarahan dalam APP yang digelar di halaman Kantor Satpol PP Bojonegoro.

 


Beliau menyampaikan bahwa operasi kali ini digelar berdasar adanya Laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Bojonegoro dan berpesan agar dalam kegiatan operasi penertiban kali ini harus terlebih dulu mengutamakan keselamatan dari anggota. Setelah tiba di Lokasi penambangan Pada pukul 09.30 WIB, petugas mendapatkan 6(enam) buah ponton yang masing-masing dalam ponton terdapat 2 mesin penyedot pasir yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena melarikan diri dan untuk selanjutnya disita oleh petugas untuk diamankan, sedangkan sebagian sisanya dibakar untuk mempercepat waktu karena menghindari berkumpulnya masyarakat Diduga operasi penertiban ini telah bocor 30 menit sebelum dilaksanakan. Kemudian dilakukan pemasangan Papan Pengumuman untuk melarang melakukan kegiatan penambangan di Wilayah tersebut. Selanjutnya Pada Pukul 11.30 Operasi tersebut telah selesai dilaksanakan dan petugas kembali ke Kantor Satpol PP Bojonegoro. Selama kegiatan berlangsung, Situasi berjalan aman Dan kondusif.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi mendukung penandatangan Naskah Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim dengan Satpol PP Kabupaten/Kota diperluas.Pasalnya, MoU itu berdampak positif bagi perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan itu disampaikan Sukardi saat  menyaksikan penandatanganan MoU antara Satpol PP Prov. Jatim dengan Satpol PP Kab. Lamongan di Graha Wicaksana Praja lantai VIII kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, pada Hari rabu tanggal 7 Sepember 2016. Sukardi minta, MoU antara Satpol PP Jatim dengan Satpol PP Kab. Lamongan dapat diperluas ke 37 kabupaten/kota lainnya di Jatim.

 


Pasalnya, MoU ini bertujuan menyamakan visi, misi, persepsi dan interprestasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok Satpol PP di lapangan. Yakni penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jatim. “Apalagi di era kemajuan teknologi dan politik saat ini membuat kehidupan jadi sangat dinamis. Perubahan yang sulit diduga, mengejutkan, dan relatif cepat. Jadi perlu penanganan yang serius dan sungguh-sungguh agar penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di daerah rawan konflik benar-benar berjalan dengan baik, tertib, aman dan nyaman. MoU ini tentu akan mempersolid kekuatan Satpol PP kita” katanya. MoU ini juga semakin mendukung peran aparat Satpol PP dalam menyukseskan jalannya pembangunan. Pasalnya, Satpol PP sebagai perangkat pemerintah daerah semakin strategis, yakni menjadi proaktif dalam membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan berjalan lancar ditengah pluralisme di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan pengalaman di berbagai daerah telah membuktikan bahwa keberagaman atau pluralisme masyarakat bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi bisa dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan, tapi disisi lain juga dapat menyulut ketidakserasian dan mengancam ketertiban umum.
“Salah satunya, ketika ada konflik atau gesekan ditengah masyarakat, Satpol PP dapat menetralisir perbedaan yang ada. Bisa dengan cara membahas permasalahan itu dalam forum pertemuan yang dapat menetralisir perbedaan dan menyamakan persepsi untuk memperoleh win-win solution. Satpol PP menjadi garda terdepan untuk menjaga kedamaian di Jatim” ujarnya.
Senada dengan Sukardi, Kepala Satpol PP Jatim, Sutartib mengatakan, MoU ini diharapkan menjadi penggerak Satpol PP kabupaten/kota lainnya di Jatim untuk melaksanakan MoU serupa dengan Satpol PP Jatim. Dengan begitu, fungsi Satpol PP kedepan bisa makin kompak dan bersatu, optimal dan maksimal.
Sutartib melanjutkan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Satpol PP Jatim dengan Satpol PP Kab. Lamongan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, penegakan perda dan perlindungan masyarakat. “Sehingga pembangunan di Jatim berjalan lancar, aman, dan damai” lanjutnya.
MoU ini dihadiri oleh para Kasatpol PP seluruh Jatim, tim kerjasama daerah Kab. Lamongan, Dinsos Jatim, Dinas ESDM Jatim, PU Bina Marga, PU Pengairan, dan PU Cipta Karya Prov. Jatim.

Peresmian Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2016 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur. Acara peresmian tersebut resmi diibuka dengan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 5 (lima) kali oleh Kasat Poll PP Prov. Jatim dengan didampingi Plh. Kabid Gakda Drs. Hanis,MM dan disaksikan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. Diharapkan nantinya PPNS dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

test4