SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini278
mod_vvisit_counterKemarin1285
mod_vvisit_counterMinggu Ini4587
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin6823
mod_vvisit_counterBulan Ini10634
mod_vvisit_counterBulan Kemarin26463
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1587946

IP: 34.225.194.144
Hari Ini: 11 Des, 2019

Rakor, Sinkronisasi dan Sinergitas Pelaksanaan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota di Hotel Royal Trawas Jl. Raya Trawas - Desa Sukosari, Trawas Mojokerto selama dua hari pada tanggal 1-2 Juli 2013. Rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran Polisi Pamong Praja dalam ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yaitu Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Rakor ini dihadiri peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari :

  1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten /Kota se Jawa Timur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang ;
  2. Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan  se Jawa Timur sebanyak 4 (empat) orang;
  3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) orang.

Narasumber dan Materi :

  1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan Materi ”DINAMIKA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ;
  2. Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan materi ”PERENCANAAN PENGANGGARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL” ;
  3. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur dengan materi ”ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  MINIMAL”.

Hasil Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Sinergitas Pelaksanaan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. Tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan SPM adalah salah satu mekanisme tolok ukur dalam reformasi birokrasi guna meningkatkan penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel ;
  2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan salah satu urusan wajib daerah yang sangat terkait dengan pelayanan dasar dan berhak diperoleh setiap warga Negara, maka pemerintah perlu menetapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sub bidang Trantibum dan Linmas, dan Pemerintahan daerah wajib menerapkan dan memprioritaskan penganggaran pelaksanaan SPM di masing-masing daerah ;
  3. Permendagri 69 Tahun 2012 merupakan langkah strategis dari Pemerintah untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dalam memperoleh hak pelayanan yang adil dan merata dari pemerintah dan pemerintah daerah, namun perlu diperhatikan kemampuan dan daya dukung Satpol PP di daerah untuk mencapai SPM tersebut. SPM Bidang Permendagri sub bidang Trantibum dan Linmas masih perlu ditinjau ulang untuk memenuhi standar yang sesuai dengan kondisi Kelembagaan, SDM, dan Anggaran Satpol PP di Daerah contohnya pada lampiran 3: Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah harus dicapai tahun 2015 besarnya 100%, ini sangat sulit sesuai kemampuan Satpol PP di daerah; Cakupan melakukan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3x sehari pada tahun 2014 serta Cakupan Rasio Petugas Linmas di Kab/Kota 1 orang 1 RT dari sisi Anggaran sangat berat untuk memenuhinya (untuk target tahun capaian seharusnya diturunkan prosentasinya) Pelaksanaan revisi Permendagri sub bidang Trantibum dan Linmas diserahkan kepada Kemendagri ;
  4. Sesuai dengan ketentuan PP No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Penerapan   SPM di daerah dilakukan dengan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah melalui RPJMD, Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Platfon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran SKPD, R /APBD, Daftar Pelaksanaan Anggaran-SKPD ;
  5. Beberapa upaya yang dilakukan untuk percepatan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selain memperhatikan Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Pol PP, juga usulan terhadap kode rekening tersediri Pol PP dalam APBD (di usulkan ke Ditjen Kedua Kemendagri) :

 










  • Penataan kebijakan terkait pelaksanaan SPM  melalui pendekatan penataan kelembagaan, personil dan pembiayaan;
  • Sosialisasi SPM baik dipusat maupun di daerah secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan SPM (Kemendagri);
  • Melakukan bimtek dalam penyusunan rencana capaian, pengintegrasian SPM dalam perencanaan dan bimtek penyusunan laporan pencapaian SPM kepada Bupati/Walikota dan DPRD;
  • Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan SPM Bidang Permendagri sub bidang Trantibum dan Linmas di Daerah dan memberikan laporan kemajuan (progres report) pelaksanaannya;
  • Meningkatkan koordinasi secara terus menerus antara Kementerian Dalam Negeri (Komponen terkait) dan Pemda sehingga masing-masing tingkatan pemerintahan melakukan peranan yang jelas antara lain:

1. Provinsi :

a) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

b) Melaporkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Otda sebagai Koordinator Penerapan SPM Bidang Pemdagri dan Ditjen PUM sebagai Pembina Teknis SPM Bidang Pemdagri.

2. Kabupaten/Kota :

a) Menyusun rencana capaian dan pembiayaan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di daerah hendaknya dilakukan dengan mengintegrasikan SPM kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah melalui RPJMD, Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas  Platfon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran SKPD, R /APBD, Daftar Pelaksanaan Anggaran-SKPD.;

b) Berkoordinasi dengan Ditjen Otda dan Ditjen PUM dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah;

c) Melaporkan realisasi capaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur baik secara umum maupun secara teknis.

6.  Dalam rangka antisipasi penerapan SPM Bidang Permendagri sub bidang Trantibum dan Linmas perlu diberikan formasi khusus untuk pemenuhan anggota Pol PP dan Linmas.

7.  Hasil rapat direkomendasikan bersama - sama dan ditandatangani Kasat Pol PP /Pejabat yang hadir di Hotel Royal Camp Trawas Jl. Raya Trawas - Desa Sukosari, Trawas Mojokerto (terlampir)

test4