SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini49
mod_vvisit_counterKemarin1285
mod_vvisit_counterMinggu Ini4358
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin6823
mod_vvisit_counterBulan Ini10405
mod_vvisit_counterBulan Kemarin26463
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1587717

IP: 34.225.194.144
Hari Ini: 11 Des, 2019

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2002 dan Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada tanggal 25 s/d 27 Pebruari 2014 bertempat Di Hotel Utami Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat pada Perbatasan dan Daerah Rawan Konflik yang diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari  Kepala Satpol PP Kabupaten di Daerah Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kepala Seksi Trantib Di Kecamatan Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Instansi/Lembaga terkait Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan oleh kedua Pemerintah Provinsi dicapai kesamaan persepsi dan tindakan dalam upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif dan mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya ancaman/gangguan trantibum di Daerah Perbatasan serta memantapkan jalinan kerjasama kedua belah pihak. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kedua belah pihak yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Drs. Arief Irwanto, MSi dan Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah Meidy Susanto R, SH yang mengupas seputar permasalahan terkini dan rencana kegiatan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah Perbatasan yang notabenenya masih dirasa kurang maksimal tindaklanjutnya.
Selain itu, narasumber lain yang diundang untuk menyampaikan paparannya adalah Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Timur dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kedua narasumber lain itu dimaksudkan dapat memberikan gambaran seputar penanganan  gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  di Wilayah Perbatasan beserta penanganan PMKS secara bersama - sama didaerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah serta permasalahan sosial lainnya.

 

test4