SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini287
mod_vvisit_counterKemarin744
mod_vvisit_counterMinggu Ini4745
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin4622
mod_vvisit_counterBulan Ini16991
mod_vvisit_counterBulan Kemarin23737
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1488602

IP: 3.227.233.6
Hari Ini: 24 Agu, 2019

Rapat Koordinasi Optimalisasi Peraturan Daerah bertempat di Jl Kombes Pol Mohammad Duryat tanggal 22 s/d 23 Mei 2013 dengan peserta dari Kasatpol PP Kab/Kota dan SKPD yang mempunyai Perda besanksi pidana. Rapat Koordinasi Optimalisasi Perda ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan pencerahan pola tindak kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pentingnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah agar aparat Satuan Polisi Pamong Praja dapat berperan aktif dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, dan terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sehingga tercipta masyarakat yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Daerah.

Materi dan narasumber :

  • Peran Media Cetak dalam rangka Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah oleh : Redaksi Harian Bhirawa
  • Mekanisme Pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Produk Hukum Daerah oleh : Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Jawa Timur
  • Implementasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota Se Jawa Timur oleh : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

Dalam presentasinya, Redaksi Harian Bhirawa mengungkapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol PP masih belum seperti yang diharapkan. Munculnya gambaran miring terhadap Pol PP karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif dan arogan saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, kegiatan pertambangan yang belum mengikuti kaidah teknis pertambangan yang benar karena masih kurangnya pedoman teknis dan bimbingan teknis Kesadaran dalam pengelolaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) masih rendah karena kurangnya norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan di bidang K3 Kesadaran perusahaan dalam pengelolaan bidang K3 masih rendah. Masih banyak kegiatan pertambangan yang belum optimal dalam pengelolaan K3 karena belum tersedianya peraturan setingkat Peraturan Menteri dalam aspek K3.

 

Kembali

test4