SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini411
mod_vvisit_counterKemarin843
mod_vvisit_counterMinggu Ini3056
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin6805
mod_vvisit_counterBulan Ini16685
mod_vvisit_counterBulan Kemarin26691
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1567534

IP: 18.207.132.114
Hari Ini: 20 Nov, 2019

Rapat Koordinasi Sinergitas Satpol PP Kab/Kota serta Membangun Kesamaan Pemahaman, Koordinasi pada Anggota Mitra PrajaUtama di Bidang Tibumtranmas, Penegakan Perda dan Linmas diselenggarakan di Hotel Aria Gajayana Jl. Kawi No.24 Malang  pada tanggal 11-12 April 2013 dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari :

  1. Anggota Mitra Praja Utama sebanyak 9 (sembilan) orang;
  2. Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Jawa Timur sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang ;
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) orang  yang terdiri dari Bappeda Prov. Jatim, Dinas Sosial Prov. Jatim dan Dinas Kesehatan Prov. Jatim.

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja membangun kepedulian masyarakat terhadap seriusnya bahaya penyakit menular dan mematikan, sehingga dalam skala prioritas penanganannya adalah memberikan penyuluhan, pemantauan, serta sosialisasi yang tepat . Tujuannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlibat aktif memberikan pembinaan, penyuluhan, penanganan dan perlindungan kepada masyarakat dari penularan HIV/AIDS serta untuk mendukung percepatan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Adapun Hasil Rakor antara lain sebagai berikut :

  1. Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan koordinasi, intregrasi dan harmonisasi dengan KPA dan atau Instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian dan Penanganan HIV/AIDS di Wilayahnya ;
  2. Penanganan HIV/AIDS yang dilakukan saat ini, khususnya di Jawa Timur, masih terkesan sangat parsial dan jalan sendiri-sendiri masih belum menemukan bentuk/pola/strategi yang tepat, padahal seperti kita ketahui bahwa program MDGs yang akan berakhir pada Tahun 2015, mempunyai goals yaitu 0 (zero) Penularan baru HIV dan 0 (zero) kematian yang diakibatkan oleh AIDS, saat ini (data per September 2012) Provinsi Jawa Timur berada di ranking 3 se Indonesia dalam Kasus HIV/AIDS;
  3. Menemukan formulasi/strategi/pola yang paling tepat dalam pencegahan/penanganan HIV/AIDS di Jawa Timur dan tentunya di Wilayah Propinsi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) yang akan dilakukan oleh Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja. Keterlibatan Satpol PP dalam penanganan/pencegahan HIV/AIDS ada 3 ruang lingkup yaitu :
    1. Pencegahan ( melalui sosialisasi Perda nomor 5 Tahun 2004 tentang penanganan pencegahan HIV/AIDS );
    2. Mitigasi Dampak, bisa dilakukan dengan patroli wilayah yang berpotensi terjadinya penyebaran HIV/AIDS diantaranya Lokalisasi, Hotspot, warung remang-remang,café;
    3. Penciptaan Lingkungan Kondusif.(dampak penutupan lokalisasi, dampak pemulangan para WTS/Mucikari sejauh mana peran Satpol PP untuk bisa mendeteksi mobiltas para PSK/Mucikari yang telah dipulangkan karena biaya yg dikeluarkan cukup besar.
  4. Gubernur Jawa Timur membuat kebijakan Kepada Bupati/Walikota terkait pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten/Kota dengan berdasarkan program percepatan MDGs 2011 – 2015 dan Intruksi Presiden  Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan terdapat di Instruksi Kedua poin 3 : Untuk program pencapaian tujuan pembangunan Milenium, memfokuskan pada : program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
  5. Diharapkan adanya perjanjian kerjasama (MOu) antara Provinsi dengan Kabupaten/ Kota se Jatim dan antar Provinsi dalam penanggulangan HIV/ AIDS yang pembahasan isi perjanjian tersebut lebih mempertegas  mengenai tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

test4