SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini343
mod_vvisit_counterKemarin843
mod_vvisit_counterMinggu Ini2988
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin6805
mod_vvisit_counterBulan Ini16617
mod_vvisit_counterBulan Kemarin26691
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1567466

IP: 18.207.132.114
Hari Ini: 20 Nov, 2019
Cetak PDF

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH


Kabid Gakda mempunyai tugas penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.

Susunan Organisasi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a.   mengumpulkan dan menganalisis data sumber daya aparatur untuk bahan

pemberdayaan sumber daya masyarakat;

b.   melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan;

c.   melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja,

Bantuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;

d.   melaksanakan patroli wilayah;

e.   menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

f.   menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyuluhan; dan

g.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

a.   melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penegakan

perundang-undangan daerah;

b.   memonitor tindaklanjut hasil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran

penegakan perundang-undangan daerah;

c.   mengelola administrasi PPNS;

d.   menyusun berkas penyelidikan dan penyidikan dan pelanggaran penegakan

perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

e.   melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran penegakan perundang-undangan

daerah;

f.    menyusun berkas penindakan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan

daerah dan peraturan pelaksanaannya;

g.   memonitor tindak lanjut hasil penindakan atas pelanggaran penegakan

perundang-undangan daerah; dan

h.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

test4