SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

logo

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini276
mod_vvisit_counterKemarin744
mod_vvisit_counterMinggu Ini4734
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin4622
mod_vvisit_counterBulan Ini16980
mod_vvisit_counterBulan Kemarin23737
mod_vvisit_counterSampai Hari Ini1488591

IP: 3.227.233.6
Hari Ini: 24 Agu, 2019
Cetak PDF

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH


Kabid Gakda mempunyai tugas penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan perundang-undangan daerah.

Susunan Organisasi Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

i. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a.   mengumpulkan dan menganalisis data sumber daya aparatur untuk bahan

pemberdayaan sumber daya masyarakat;

b.   melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan;

c.   melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja,

Bantuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;

d.   melaksanakan patroli wilayah;

e.   menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

f.   menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyuluhan; dan

g.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

a.   melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penegakan

perundang-undangan daerah;

b.   memonitor tindaklanjut hasil penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran

penegakan perundang-undangan daerah;

c.   mengelola administrasi PPNS;

d.   menyusun berkas penyelidikan dan penyidikan dan pelanggaran penegakan

perundang-undangan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

e.   melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran penegakan perundang-undangan

daerah;

f.   menyusun berkas penindakan atas pelanggaran penegakan perundang-undangan

daerah dan peraturan pelaksanaannya;

g.  memonitor tindak lanjut hasil penindakan atas pelanggaran penegakan perundang-

undangan daerah; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

test4